Internet Dimanfaatkan Jaringan Teror Rekrut Anak dan Perempuan, Ini Langkah BNPT
- Istimewa
VIVA - Pemerintah mengingatkan perubahan pola penyebaran paham ekstremisme yang kini semakin memanfaatkan ruang digital.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menyebut internet telah menjadi salah satu sarana utama yang digunakan jaringan terorisme untuk merekrut anggota baru.
Menurut Djamari, kelompok yang paling rentan menjadi sasaran ialah anak-anak, perempuan, serta generasi muda.
Karena itu, pemerintah menilai upaya pencegahan tidak lagi cukup dilakukan melalui pendekatan keamanan semata, tetapi juga harus diperkuat di tingkat daerah dan ruang digital.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Forum Penguatan Kolaborasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Fase II di Jakarta, Senin, 27 Juli.
Pemerintah Daerah Diminta Jadi Garda Terdepan Pencegahan
Djamari mengatakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang RAN PE Fase II periode 2026–2029 memerlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah sebagai lini terdepan dalam mendeteksi sekaligus mencegah penyebaran paham ekstremisme.
"Internet digunakan sebagai alat perekrutan. Ironisnya, banyak anak dan perempuan yang dilibatkan. Lewat RAN PE Fase II ini kita harap pemerintah daerah ikut serta dalam pencegahan ancaman terorisme ini," kata Djamari.
Forum tersebut sekaligus menandai dimulainya implementasi RAN PE Fase II yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Program tersebut menjadi acuan nasional bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat sistem pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan melalui pendekatan kolaboratif.
Evaluasi Ancaman Jadi Dasar Penyusunan RAN PE Fase II
Kepala BNPT Eddy Hartono menjelaskan RAN PE Fase II memuat 111 target aksi yang dibagi ke dalam sembilan tema strategis dan akan dijalankan hingga 2029.
Menurut Eddy, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, dunia pendidikan, masyarakat sipil, media, hingga mitra internasional.
BNPT menyebut penyusunan RAN PE Fase II didasarkan pada evaluasi kondisi sepanjang 2023–2025. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan masih terdapat penyebaran paham radikal yang memanfaatkan ruang digital, termasuk upaya perekrutan oleh jaringan terorisme global dengan menyasar kalangan muda.
