Respons Menohok Kanwil Ditjenpas DKI Soal Pungli Rp200 Juta
- Istimewa
VIVANews – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Daerah Khusus Jakarta menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran integritas di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan).
Penegasan ini disampaikan menyusul beredarnya tudingan mengenai adanya praktik pungutan liar (pungli) yang nilainya diperkirakan mencapai Rp200 juta di rutan dan lapas wilayah DKI Jakarta.
Kepala Bidang Perawatan, Keamanan, dan Kepatuhan Internal sekaligus Juru Bicara Kanwil Ditjenpas DK Jakarta, Edi Sigit Budiman, menyatakan bahwa pihak pimpinan telah menginstruksikan penguatan pengawasan secara menyeluruh di seluruh unit pelaksana teknis (UPT).
Langkah tersebut diambil guna memastikan seluruh jajaran petugas pemasyarakatan bekerja sesuai dengan regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
"Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh jajaran bekerja sesuai ketentuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Setiap permasalahan harus diselesaikan secara cepat, tepat, tuntas, dan sesuai kewenangan," tegas Edi Sigit Budiman.
Edi menjelaskan, Kanwil Ditjenpas DKI Jakarta telah menyusun dan menjalankan sejumlah langkah strategis guna merespons laporan masyarakat serta menyikapi dinamika yang berkembang di media publik.
Arahan pimpinan mencakup penguatan profesionalisme, disiplin, integritas, loyalitas, serta akuntabilitas seluruh personel pemasyarakatan.
Untuk menindaklanjuti tudingan pungli Rp200 juta ini, Kanwil telah menerapkan sistem pengawasan internal secara berjenjang.
Tim pemeriksaan dan verifikasi data disiagakan guna mengklarifikasi setiap bentuk informasi yang masuk sebelum langkah hukum formal penjatuhan hukuman disiplin diambil.
Selain penelusuran dokumen dan keterangan, Kanwil Ditjenpas DKI Jakarta mengintensifkan inspeksi mendadak (sidak) serta razia berkala di seluruh Lapas dan Rutan.
Monitoring dan evaluasi intensif juga digencarkan untuk memetakan titik-titik rawan potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum petugas.
Transparansi Publik dan Penguatan Kanal 'Kakanwil Mendengarkan'.
Di samping langkah pengawasan fisik dan pemeriksaan internal, penataan warga binaan pemasyarakatan (WBP) di tingkat UPT terus dilakukan secara terukur sesuai kebutuhan operasional dan kondisi objektif masing-masing satuan kerja.
Hal ini penting untuk menjaga kondusivitas serta mencegah potensi interaksi negatif antara petugas dan warga binaan.
