Ekonomi Halal Tembus Rp6.400 Triliun, Kepala BPJPH Dorong Terobosan ESQ Halal Hub
- Istimewa
VIVANews – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menegaskan bahwa pemberlakuan kebijakan Wajib Halal pada Oktober 2026 mendatang harus dimanfaatkan sebagai momentum strategis.
Kebijakan ini tidak hanya untuk pemenuhan regulasi administratif, melainkan instrumen penting memperkuat Halal Value Chain (HVC) dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.
Pria yang akrab disapa Babe Haikal tersebut menyampaikan bahwa pelaku usaha perlu mengubah cara pandang terhadap sertifikasi halal.
Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) berdampak langsung pada peningkatan kualitas produk, efisiensi rantai pasok, hingga penciptaan nilai tambah industri.
Dalam paparan resminya pada Webinar Halal International yang diselenggarakan oleh ESQ Halal Hub bentukan Ary Ginanjar Agustian secara daring, Selasa (1/9/2026), Babe Haikal membeberkan tren pertumbuhan ekonomi halal tanah air yang melonjak signifikan.
"Halal Value Chain di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat positif. Nilainya meningkat dari Rp4.900 triliun pada 2023, menjadi Rp5.500 triliun pada 2024, dan mencapai Rp6.400 triliun pada 2025," ujar Babe Haikal.
Peningkatan nilai HVC tersebut berdampak langsung pada kontribusi sektor halal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pada tahun 2023, sektor halal menyumbang 24 persen terhadap PDB, kemudian naik menjadi 25 persen pada 2024, dan menyentuh angka 27 persen pada 2025.
Menurut Babe Haikal, capaian ini membuktikan bahwa ekosistem halal telah bertransformasi menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional, melebihi sekadar aspek pemenuhan keagamaan.
"Angka ini menunjukkan bahwa ekosistem halal bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan aspek kehalalan produk, tetapi telah menjadi bagian penting dari pertumbuhan dan penguatan perekonomian nasional," tegasnya.
Kesiapan Rantai Pasok Sambut Wajib Halal Oktober 2026
Menjelang tenggat pemberlakuan Wajib Halal pada Oktober 2026, BPJPH mendorong para pelaku industri dari skala mikro hingga besar untuk segera membenahi lini produksi.
Hal ini mencakup kepastian bahan baku hingga seluruh alur rantai pasok dari hulu ke hilir agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Babe Haikal menekankan bahwa sertifikasi halal harus diposisikan sebagai investasi tata kelola bisnis yang terpercaya dan memiliki standar tinggi.
